Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama bersama para pimpinan dan anggota Majelis Syariah DPP sebanyak 99 orang, serta 34 Ketua Majelis Syariah DPW PPP seluruh Indonesia.

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengatakan, ada tiga agenda penting yaitu dari komisi kepemimpinan, komisi keagamaan dan komisi kesejahteraan.

"Kita (PPP) tengah membahas sejumlah revisi undang-undang," kata politikus yang akrab disapa Romi ini, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Romi menjelaskan, ada beberapa revisi Undang-undang (UU) yang dibahas di antaranya revisi UU tentang revisi UU KHUAP,  Larangan Minuman Beralkohol dan revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Semua revisi undang-undang itu membutuhkan pandangan keagamaan dari para kiai. Sehingga para ulama kita hadirkan untuk beri pandangan terhadap revisi undang-undang itu," jelas Romi.

Selain kedua RUU tersebut, ada pula pembahasan soal aspek jinyah atau hukum pidana yang sudah dipraktikan di Aceh. Dalam munas ini, PPP meminta pemerintah menerapkan hukum jinayah dalam pidana seperti UU Zakat, Wakaf, dan surat berharga syariah.

Selain itu Gus Romy,  berpendapat bahwa negara membiarkan berkembangnya gerakan-gerakan anti-Pancasila.

Bila hari ini ada yang mengatakan tegakkan khilafah, secara tidak langsung dia sedang mengatakan bubarkan NKRI atau ganti Pancasila, ujar dia saat membuka Munas Alim Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Lebih mengherankan lagi karena gerakan ini selama reformasi dibiarkan berkembang dan melakukan sosialisasi ke berbagai kampus utama di Indonesia, lanjut dia.

Padahal, Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, menganggap bahwa gerakan tersebut adalah bentuk subversif, anti-Pancasila dan jelas-jelas merongrong NKRI dan seharusnya dibubarkan oleh negara.

Oleh sebab itu, Romi meminta Presiden Joko Widodo mengatasi hal itu. Romi ingin negara berperan aktif agar gerakan itu tidak dibiarkan berkembang. Ia khawatir gerakan itu suatu saat akan menimbulkan kekacauan.

Karena pada jangka panjang, keberadaannya dapat menimbulkan ketegangan di antara umat Islam di Indonesia dan pasti akan mengganggu keberadaan NKRI, ujar Romi.

Sementara itu Presiden RI dengan mengenakan batik hijau dan kopiah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba di lokasi sekira pukul 12.55 WIB. Presiden  Jokowi memasuki ruang pembukaan Munas dengan didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama yang juga Politikus PPP Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy serta Sekjen PPP Arsul Sani.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapimnas I Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mendapatkan kesempatan menyampaikan sambutan acara, Jokowi mengingatkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan beragam. Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. “Persatuan harus kita jaga dan beraneka keberagaman budaya di Negara Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI,” kata Presiden RI.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan, “Betapa beragamnya negara kita ini. Betul-betul beragam, ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Saya sebagai Presiden, dan kepala negara ingin agar, persatuan kebersamaan diantara kita betul-betul kita jaga,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Salah satu Ketua DPP PPP H. Arwani Thomafi menuturkan, Munas Alim bakal dihadiri 1.500 peserta. Peserta Munas Alim terdiri dari; pengurus PPP, ulama, habib, pimpinan pondok pesantren, ustadz dan aktivis Islam dari seluruh Indonesia.

"Rapimnas I akan diikuti oleh para ketua DPW PPP seluruh Indonesia yang akan membahas isu strategis di tingkat nasional, di antaranya memperkuat komitmen PPP sebagai parpol pendukung pemerintah. Ada tigal hal penting yang dibahas dalam Rapimnas kali ini yakni soal meneguhkan kembali nilai-nilai konsep bernegara NKRI, penanggulangan kemiskinan serta masalah moral bangsa dan strategi merebut simpati ummat Islam agar PPP dalam pemilu 2019 ditargetkan masuk 3 besar pemenang Pemilu.

Munas Alim Ulama yang kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Harian Majlis Syari’ah DPP PPP , KH Syukron Makmun merekomendasikan agar PPP kembali menghidupkan Hari-hari besar Islam dalam kegiatan politiknya. “Saya mengintrusikan PPP agar menghidupkan Hari-hari besar Islam seperti Mauludan, Isro Mi’roj dan lain-lain. Pasang bendera PPP, gelar tabligh Akbar dan undang Syukron Makmun! Saya akan dating!,” kata KH Syukron Makmun penuh semangat disambut tepuk riuh peserta Munas Alim Ulama PPP.

Minggu malam diadakan pembahasan beberapa Rancangan Undang-undang yang diajukan FPPP kepada DPR. Rapat komisi yang dipimpin oleh H Syaifullah Tamliha ini mengundang nara sumber H. Irgan Chairul Mahfidz. “Ada beberapa RUU yang dititipkan oleh umat Islam kepada PPP yakni RUU Larangan Minuman beralkohol (UU Minol), RUU revisi KHUAP,RUU Pembrantaan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Acara hari Senin(14/11) mengagendakan pembahasan tentang penegakan keadilan social, keagamaan dan kemaslahatan rakyat serta penutupan Munas Alim Ulama dan Rapimnas I PPP.(*)

Kontributor: Aji Setiawan

Kunjungi www.facebook.com/muslimedianews Sumber MMN: http://www.muslimedianews.com/2016/11/meneguhkan-islam-rahmatan-lil-alamin.html#ixzz4UCFnaHwF

 

http://www.muslimedianews.com/2016/11/meneguhkan-islam-rahmatan-lil-alamin.html

Warga Menyambut Baik Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar

Purbalingga-Ratusan warga Purbalingga mengikuti dan menyambut baik Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di gedung kelurahan Purbalingga Lor,Kamis (1/12) yang dilakukan oleh MWC NU Purbalingga dengan Ir. HM Rohamurmuziy, MT.

Acara yang dihadiri Angota DPRD II Purbalingga, H In’am bi Romatullah dan Khafiatun Manuroh dari PPP Purbalingga serta tokoh MWC NU Purbalingga itu dalam rangka sosialisasi nilai-nilai empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.”Sosialisasi ini dinilai penting dilakukan di tengah ancaman bahaya integrasi bangsa. Internalisasi nilai-nilai empat pilar menjadi keniscayaan agar kita tetap mampu melestarikan nilai-nilai bangsa kita sekaligus dapat merespons secara positif berbagai pengaruh yang berpotensi melemahkan jati diri Bangsa Indonesia," kata Hj Nurul Hidayah S, SH MSi mewakili HM Romahurmuziy, MT anggota DPR dari PPP Dapil VII Jateng.

Saat menjadi pembicara pada kesempatan itu Hj Nurul mengatakan sosialisasi empat pilar sangat penting karena masih banyak ditemukan indikasi penyelenggara negara dan masyarakat belum memahami dan melaksanakan nilai-nilai tersebut.

"Melalui Badan Sosialisasi MPR pemasyarakatan empat pilar harus terus dilakukan secara sistematis dan masif dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga masyarakat semakin memahami nilai-nilai yang terkandung sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya.

Ia menambahkan, empat nilai pilar merupakan warisan para pendiri bangsa yang harus diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Empat pilar dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Sejak awal berdirinya Republik Indonesia kebhinnekaan merupakan kekayaan bangsa yang harus diakui, diterima dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika," jelasnya.

Sementara itu, Catur Yusnandar dari Kesbang Linmas Kab Purbalingga Jawa Tengah lebih menekankan tentang pentingnya merawat dan menjaga Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut. Sebab empat pilar hadir sebagai landasan dan jalan agar semua tujuan negara dapat tercapai. Hal ini karena tujuan negara berasal dari UUD 1945. Sedangkan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu dan pancasila hadir sebagai dasar dari ketiga pilar diatas. Jadi, jika kita mampu mengerti dan mengamalkan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, maka bukan tidak mungkin tujuan negara akan tercapai sesuai harapan dari para founding father negara kita,” papar Catur.

Menurut Catur, paling tidak melalui pendekatan kultural, edukatif, hukum dan struktural, 4 pilar ini bisa terus terpelihara hingga NKRI tetap utuh sebagai bangsa tetap berbhineka tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan dan UUD 45.Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada warga yang aktif menjadikan  Media Sosial sebagai sarana dakwah yakni Ustadz Lasmono dan Romat dari PCNU Purbalingga serta Aji Setiawan, ST aktivis PPP Purbalingga   (***) Aji