Elit Partai Sebaiknya Islah Bersama
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan PPP pimpinan Romahurmuziy dan Aunur Rofiq hasil Muktamar VIII Surabaya, Jawa Timur. Putusan PTUN Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT ini sekaligus menganulir putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Suryadharma Ali atau SDA dan Ghozali Harahap.
Sebagai pihak yang dimenangkan, Romahurmuziy berharap tak ada lagi gugatan baru yang dilayangkan kubu SDA. Dia berharap pada momen Lebaran ini seluruh pihak yang tak merasa puas dengan putusan tersebut dapat menerima.
”Untuk apa membuat lebih panjang. Dengan adanya putusan PTUN tegas, dia mencabut putusan tingkat satu, dan mengukuhkan kita mengikuti pilkada,” kata pria yang karib disapa Romi itu usai menghadiri open house di Istana Wapres, Jakarta Pusat.“Saya ajak dengan semangat Idulfitri pada Pak SDA dan Djan farizd menyudahi segala permasalahan ini,” imbuh dia. Romi menyadari, buntut dari terjadinya konflik di PPP adalah terpecahnya para kader di banyak daerah. Ia pun meyakinkan akan mengakomodir kubu SDA pasca-keputusan PTUN.
”Jangan dipikir konstituen kita gembira, mereka justru simpatik. Dalam semangat maaf-memaafkan. Kita akan mengakomodir siapa pun,” ucap dia. Terkait dengan persiapan menghadapi pilkada serentak, Romi menyatakan kalau permasalahan yang terjadi di PPP berbeda dengan yang terjadi di Partai Golkar.
”Satu persoalan bagi PPP yang membedakan dengan Partai Golkar. Surat putusan Menkumham adalah atas muktamar yang memenuhi persyaratan. Kedua, yang berpekara adalah Pak SDA dan saya secara formal. Kalau KPU perlunya konsensus, yang tanda tangan adalah Pak SDA dan saya. Ini belum dapat penjelasan KPU,” tandas Romi.
Sebagaimana dilansir dalam laman PTUN Jakarta, putusan PTUN Nomor: 120/B/2015/PT.TUN.JKT sekaligus menganulir putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Suryadharma Ali dan Ghozali Harahap.
Putusan PTUN dibacakan Ketua Majelis Didik Andy Prastowo, dengan hakim anggota M Arif Nurdu’a, dan Iswan Herwin, Jumat 10 Juli 2015. Dalam putusannya, menyatakan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015. PTUN juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku penetapan Majelis Hakim PTUN Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2015.
Sementara itu, di tubuh Partai Golkar juga Partai Golkar kubu Agung Laksono memastikan akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie.
“Atas hasil Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, kami tentu tidak puas dan akan mengajukan banding,”kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily.Ace mengatakan, persoalan konflik internal Partai Golkar itu bukan dalam ranah perdata seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Konflik kepengurusan partai, kata dia, merupakan ranah UU Partai Politik. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus di lembaga Mahkamah Partai Golkar.Mahkamah Partai Golkar sendiri sebelumnya telah mengeluarkan putusan. Dua hakim Mahkamah Partai Golkar, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta menyatakan mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol sebagai kepengurusan yang sah.
Sementara, dua hakim lain, Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak memihak dan menyerahkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keputusan Mahkamah Partai Golkar ini sudah dibawa ke Menkumham.Menkumham kemudian mengesahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono dengan syarat harus mengakomodasi kubu Aburizal. Ace Hasan meyakini, putusan PN Jakut ini tidak akan mengganggu legitimasi kubunya untuk mendaftarkan diri di pemilihan kepala daerah serentak pada 26-28 Juli mendatang. “Semua yang disampaikan majelis hakim PN Jakut sudah digelar bukti-buktinya dalam Mahkamah Partai Golkar,” ucap Ace.
Majelis hakim PN Jakut berpendapat bahwa Munas di Bali pada 30 November 2014 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar tentang prosedur surat-menyurat.
Sementara terhadap pelaksanaan Munas di Ancol, hakim menilai bahwa pelaksanaan Munas tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Munas Ancol digelar tanpa prosedur administrasi sesuai dengan aturan partai.
Gugatan ini dimohonkan oleh pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali, yang dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Mereka menggugat keabsahan pelaksanaan Munas Ancol yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebelumnya mengabulkan banding yang diajukan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Putusan ini menganulir vonis tingkat pertama pada kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar yang sebelumnya mengesahkan kubu Aburizal.
Sebaiknya Islah
Seperti sudah diketahui bersama hari-hari belakangan ini, PTUN sedang menyelesaikan dua pengadilan penting tentang dua parpol yang saling berseteru di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara (PTUN). Kedua partai politik itu ada adalah PPP dan Golkar. Dimana PPP berhadapan antara Kubu Romahurmuziy vs Djan Faris dan di kubu Gokar antara Aburizal Bakrie melawan Agung Lakasono.
Saat ini keputusan sudah sampai mendekati inkracht. Padahal melihat jadwal Pilkada Baik Kepala Daerah Tingkat I dan II sesuai jadwal, pendaftaran secara yang diusung oleh Partai Politik pada tahapan paling awal (tahap I) Pilkada menurut jadwal KPU akan berlangsung pada 26-28 Juli 2015.
Sebab, bila permasalahan hasil keputusan PTUN yang belum tetap, masih sela apalagi sampai banding dan kasasi maka persoalannya makin berlarut-larut. Padahal jangka waktu untuk setiap keputusan banding maupun kasasi waktunya hanya 14 hari.
Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Dengan kata lain, “Inkracht van gewijsde” memiliki arti kata “suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi.
Maksudnya itu adalah keputusan Pengadilan baik tingkat pertama, pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung yang sudah tidak ada atau tidak dilakukan upaya hukum biasa lagi oleh para pihak. dalam bahasa Belanda sering disebut “inkracht van gewisde” tapi yang benar itu kalo sudah berkekuatan hukum tetap adalah “kracht van gewisde”. Tapi ini hanya tertutup bagi upaya hukum biasa, dengan panfsiran a contrario bahwa terhadap putusan ini masih bisa dilakukan upaya hukum luar biasa seperti PK ( Peninjauan Kembali ) dan Derden Verzet.
Keberadaan Adminsitration Keadilan (PTUN) dapat menjamin kepastian hukum diproduksi oleh tindakan ilegal di bawah pemerintah, pada kenyataannya, masih jauh dari kenyataan dan harapan jauh. Hal ini disebabkan dengan menjalankan itu infektif terutama pelaksanaan upaya kekuatan putusan pengadilan atas UU Administrasi yang telah ditetapkan secara permanen. Inefeciency ini disebabkan oleh beberapa alasan baik alasan judical dan alasan non judicial.
Keberadaan Adminsitration Keadilan (PTUN) dapat menjamin kepastian hukum diproduksi oleh tindakan ilegal di bawah pemerintah, pada kenyataannya, masih jauh dari kenyataan dan harapan jauh. Hal ini disebabkan dengan menjalankan itu infektif terutama pelaksanaan upaya kekuatan putusan pengadilan atas UU Administrasi yang telah ditetapkan secara permanen. Inefisiensi Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan baik alasan judical dan alasan non juducial.
Akan tetapi pada Bulan Syawal tahun ini, elit Partai Politik diharapkan menghentikan pertikaian demikian dikatakan oleh Dr. Mahmuzar , M.Hum dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Syarif Kasim, UIN Riau. “Persoalan elit partai politik yang berebut kekuasaan hingga sampai PTUN sebenarnya bisa membuat banyak masyarakat jadi enggan untuk berpolitik. Menkuhumkam dan Pengadilan tidak bisa dikatakan bersalah. Pengadilan tidak dipercaya, elit politiknya rusak, pengadilannya tidak jelas dan Menterinya tidak tahu diri. Bahkan Hakim yang menanganinya pun kalau ‘bermain di belakang layarpun’ tidak tentu orang melihat dengan kasat mata.”
Momentum bulan Syawal ini, menurut Dr. Mahmuzar M.Hum yang juga adalah alumnus Program Doktoral Universitas Islam Indonenesia Yogyakarta ini mempaparkan lebih lanjut, islah dalam kaca mata Islam sangat dibutuhkan untuk menghentikan pertikaian supaya masyarakatnya pun tidak resah.”Sangat pas lah di Bulan Syawal ini supaya elit parpol untuk tidak saling berebut kekuasaan. Namun momentum syawal ini untuk saling bersalam-salaman. Menhukumham hanya berperan sebagai pihak pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pihak ketiga saja. Jadi dimulailah dari elit partai politik dulu lah, untuk saling berdamai dan islah bersama,” kata Doktor ilmu hukum bidang tata negara ini lebih lanjut
Dampak dari pertikaian elit partai politik sangat tidak berguna.”Karena akan melemahkan peran partai politik sendiri sebagai pengontrol kekuasaan. PPP dan Golkar yang tadinya berkoalisi bersama kini menjadi semakin tidak berdaya peran politiknya,” tukas Dr Mahmuzar M.Hum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar