Upaya menyatukan PPP akan digalang oleh DPC PPP Purbalingga, "Dengan cara Musyawarah Nasional Gabungan antara Kubu Gus Romy dan Djan Faridz," kata Djawahir Khafidz, Ketua DPC PPP Purbalingga prihatin.
Hal yang sama juga dinyatakan Hj Nurul Hidayah, SH, MSi bahwa selain forum Muktamar yang paling tertinggi ada forum setingkat Muktamar yakni Munas PPP yang diikuti oleh ketua-ketua Dewan Pimpinan setingkat Propinsi seluruh Indonesia.
"Mestinya tahun ini adalah tahun konsolidasi PPP seluruh elemen dan anggota PPP untuk membersarkan PPP pada masa datang. PPP adalah satu-satunya wadah umat Islam yang cukup reponsif dan masih di perhitungkan pada Pemilu masa mendatang,"kata Aji Setiawan, pemuda PPP Purbalingga.
Sebab bila terus berlanjut terus menerus PPP terhalang pada proses pilkada serentak dan tidak baik citra PPP di mata Publik. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz. Mahkamah Agung (MA) memutuskan, pengurus PPP yang sah adalah hasil Munas Jakarta, dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusuma.
"Majelis hakim mengabulkan kasasi pemohon," kata Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, kepada Kompas.com.
Menurut Suhadi, putusan ini diketok dalam sidang di MA yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB siang tadi. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN) dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Majelis hakim diketuai oleh Imam Soebchi dengan anggota Irfan Machmudin dan Supandi.
"Menyatakan batal putusan PTTUN, mengadili sendiri, dan kembali ke putusan PTUN," ucap Suhadi. PTUN sebelumnya mengabulkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum PPP hasil Muktamar Jakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan Menhuk dan HAM.
Dengan begitu, keputusan Menhuk dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy belum dapat dilaksanakan.
Dengan begitu, keputusan Menhuk dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy belum dapat dilaksanakan.
Sementara Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya Aunur Rofiq mengaku belum membaca secara langsung isi amar putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan PPP kubu Djan Faridz.
"Saya tidak bisa memberikan pendapat dulu sebelum membaca amar putusan," kata Aunur kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2015).
Meski demikian, ia mengatakan, jika isi putusan MA membatalkan surat keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya, kepengurusan yang berlaku adalah hasil Muktamar Bandung.
"Kembali ke keputusan sebelumnya karena kan kepengurusan Muktamar Jakarta belum ada SK-nya," kata dia.
Ia menambahkan, hasil Muktamar Bandung menyatakan kepengurusan PPP dipimpin oleh Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan M Romahurmuziy sebagai Sekjen. Selain itu, ada juga empat Wakil Ketua Umum, yakni Lukman Hakim Saifuddin, Suharso Monorfa, Emron Pangkapi, dan Hasrul Azwar.
"Keempatnya itu ada di Muktamar Surabaya," ujarnya.
MA memutuskan kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Munas Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusuma. "Majelis hakim mengabulkan kasasi pemohon," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi kepada Kompas.com, Selasa.
Menurut Suhadi, putusan ini diketok dalam sidang di MA yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB siang tadi. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis hakim diketuai oleh Imam Soebchi dengan anggota Irfan Machmudin dan Supandi.
"Menyatakan batal putusan PTTUN, mengadili sendiri, dan kembali ke putusan PTUN," ucap Suhadi.
PTUN sebelumnya mengabulkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum PPP hasil Muktamar Jakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan Menkumham.
Dengan begitu, keputusan Menkumham No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy belum dapat dilaksanakan.
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy (Romy) menegaskan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) hanya menguatkan putusan PTUN tingkat pertama, Jakarta.
Yang artinya putusan MA bukan memenangkan kubu Djan Faridz dalam sengketa kepengurusan PPP.
"Berdasarkan data SIMARI dan konfirmasi lisan, bahwa Putusan Kasasi MA adalah menguatkan Putusan PTUN tingkat pertama, Jakarta. tidak lebih," tegas Romy kepada Tribunnews.com, Rabu (21/10/2015).
Lebih lanjut Romy menjelaskan jika mengutip Amar Putusan PTUN Jakarta pada 25 Februari 2015 lalu, bahwa pengadilan memerintahkan Menkumham mencabut SK Muktamar Surabaya tertanggal 28 Oktober 2014.
Namun demikian, imbuhnya, sesuai pasal 116 ayat (2) UU 5/1986 tetang PTUN, untuk melaksanakan putusan kasasi ini, Menkumham memiliki waktu maksimal sampai empat bulan ke depan.
"Bahwa Muktamar Jakarta yang menghasilkan kepengurusan Djan Farid-Dimyati, bukan dan tidak pernah menjadi pihak yang bersengketa dalam peradilan PTUN," jelas Romy.
Apalagi gugatan PTUN dibuat SDA sebelum pelaksanaan Muktamar Jakarta. Karenanya kepengurusan hasil Muktamar Jakarta itu secara hukum tidak bisa mendapat pengesahan melalui pengadilan Kasasi TUN yang lalu.
Masih menurut Romy, Djan Farid-Dimyati pernah mengajukan keabsahan kepengurusannya kepada Menkumham tanggal 28 November 2014 dan 16 Mar 2015, namun itu sudah ditolak.
Yang artinya putusan MA bukan memenangkan kubu Djan Faridz dalam sengketa kepengurusan PPP.
"Berdasarkan data SIMARI dan konfirmasi lisan, bahwa Putusan Kasasi MA adalah menguatkan Putusan PTUN tingkat pertama, Jakarta. tidak lebih," tegas Romy kepada Tribunnews.com, Rabu (21/10/2015).
Lebih lanjut Romy menjelaskan jika mengutip Amar Putusan PTUN Jakarta pada 25 Februari 2015 lalu, bahwa pengadilan memerintahkan Menkumham mencabut SK Muktamar Surabaya tertanggal 28 Oktober 2014.
Namun demikian, imbuhnya, sesuai pasal 116 ayat (2) UU 5/1986 tetang PTUN, untuk melaksanakan putusan kasasi ini, Menkumham memiliki waktu maksimal sampai empat bulan ke depan.
"Bahwa Muktamar Jakarta yang menghasilkan kepengurusan Djan Farid-Dimyati, bukan dan tidak pernah menjadi pihak yang bersengketa dalam peradilan PTUN," jelas Romy.
Apalagi gugatan PTUN dibuat SDA sebelum pelaksanaan Muktamar Jakarta. Karenanya kepengurusan hasil Muktamar Jakarta itu secara hukum tidak bisa mendapat pengesahan melalui pengadilan Kasasi TUN yang lalu.
Masih menurut Romy, Djan Farid-Dimyati pernah mengajukan keabsahan kepengurusannya kepada Menkumham tanggal 28 November 2014 dan 16 Mar 2015, namun itu sudah ditolak.
Sementara itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sulawesi Selatan kubu Romahurmuziy tetap melaksanakan Musyawarah Daerah di 20 kabupaten dan kota Sulsel meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan.
"Meski Mahkamah Agung memutuskan mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Musyawarah Nasional Bandung. Namun PPP di Sulsel, masih tetap akan melaksanakan Musda di tingkat kabupaten/kota," ujar Ketua DPW PPP Sulsel kubu Romahurmuziy, Muhammad Aras di Makassar, Jumat (23/10/2015).
Dia menegaskan, Musda PPP tingkat kabupaten dan kota di Sulsel akan tetap bergulir. Menurut dia, keputusan MA tersebut sama halnya dengan memenangkan PPP hasil Surabaya.
"Pada perinsipnya kan Pak Romy masih memegang SK dari Kemenkumham, lagian juga keterlibatan Djan Faridz di kepengurusan PPP hasil Munas Bandung terbilang tidak ada," ungkapnya.
Selain itu, PPP kubu Romy di Sulsel juga telah menyelesaikan Musda di 20 Kabupaten/kota. Hanya saja memang belum melahirkan kepengurusan baru DPD PPP Kabupate/kota yang telah menggelar Musda itu.
"Kita memberikan waktu batas waktu sampai akhir Desember untuk finalisasi Musda atau menyelesaikan Musda dan membentuk kepengurusan yang baru," paparnya.
PPP yang belum mengelar Musda di antaranya, Selayar, Takalar, Gowa dan Makassar. Hal itu, menurut Aras, karena belum adanya jadwal khusu perhelatan PPP di empat kabupaten tersebut.
"Belum ada jadwalnya untuk ke empat daerah tersebut," paparnya.
Menanggapi soal Musda PPP di Sulsel yang dilakukan kubu Romy, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Djan Faridz, Andi Mariattang angkat bicara.
Menurut dia, Musda tersebut sudah terlanjur bergulir, sehingga kubunya akan melakukan rekonsiliasi untuk mengkomunikasikan Musda PPP yang telah dibuat kubu Romy.
"Mau bagaimana lagi, mereka terlanjur melakukan Musda. Tapi kita akan komunikasikan kubu Romy terkait dengan Musda tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya Andi Mariattang mengaku bersyukur dengan adanya putusan kasasi MA yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz. Meski begitu sampai saat ini dia belum menerima salina putusan tersebut.
Dengan adanya putusan MA tersebut, kata dia, DPP PPP akan mengundang seluruh pengurus tingkat DPW untuk melakukan konsolidasi "Undangannya sudah kami sebar. Ini untuk membahas kepengurusan setelah adanya putusan MA. Keputusan MA tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kami," tuturnya.
Mantan Legislator DPRD Sulsel itu pun berharap dengan adanya putusan MA tersebut, kubu Romahurmuziy untuk segera bergabung dengan kubu Djan Faridz.
"Sebenarnya setelah putusan ini tinggal satu dan menyatukan diri. Kami mengimbau kepada kubu mereka untuk segera bergabung dan kami persilahkan. Tapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan," pungkasnya.
"Meski Mahkamah Agung memutuskan mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Musyawarah Nasional Bandung. Namun PPP di Sulsel, masih tetap akan melaksanakan Musda di tingkat kabupaten/kota," ujar Ketua DPW PPP Sulsel kubu Romahurmuziy, Muhammad Aras di Makassar, Jumat (23/10/2015).
Dia menegaskan, Musda PPP tingkat kabupaten dan kota di Sulsel akan tetap bergulir. Menurut dia, keputusan MA tersebut sama halnya dengan memenangkan PPP hasil Surabaya.
"Pada perinsipnya kan Pak Romy masih memegang SK dari Kemenkumham, lagian juga keterlibatan Djan Faridz di kepengurusan PPP hasil Munas Bandung terbilang tidak ada," ungkapnya.
Selain itu, PPP kubu Romy di Sulsel juga telah menyelesaikan Musda di 20 Kabupaten/kota. Hanya saja memang belum melahirkan kepengurusan baru DPD PPP Kabupate/kota yang telah menggelar Musda itu.
"Kita memberikan waktu batas waktu sampai akhir Desember untuk finalisasi Musda atau menyelesaikan Musda dan membentuk kepengurusan yang baru," paparnya.
PPP yang belum mengelar Musda di antaranya, Selayar, Takalar, Gowa dan Makassar. Hal itu, menurut Aras, karena belum adanya jadwal khusu perhelatan PPP di empat kabupaten tersebut.
"Belum ada jadwalnya untuk ke empat daerah tersebut," paparnya.
Menanggapi soal Musda PPP di Sulsel yang dilakukan kubu Romy, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Djan Faridz, Andi Mariattang angkat bicara.
Menurut dia, Musda tersebut sudah terlanjur bergulir, sehingga kubunya akan melakukan rekonsiliasi untuk mengkomunikasikan Musda PPP yang telah dibuat kubu Romy.
"Mau bagaimana lagi, mereka terlanjur melakukan Musda. Tapi kita akan komunikasikan kubu Romy terkait dengan Musda tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya Andi Mariattang mengaku bersyukur dengan adanya putusan kasasi MA yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz. Meski begitu sampai saat ini dia belum menerima salina putusan tersebut.
Dengan adanya putusan MA tersebut, kata dia, DPP PPP akan mengundang seluruh pengurus tingkat DPW untuk melakukan konsolidasi "Undangannya sudah kami sebar. Ini untuk membahas kepengurusan setelah adanya putusan MA. Keputusan MA tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kami," tuturnya.
Mantan Legislator DPRD Sulsel itu pun berharap dengan adanya putusan MA tersebut, kubu Romahurmuziy untuk segera bergabung dengan kubu Djan Faridz.
"Sebenarnya setelah putusan ini tinggal satu dan menyatukan diri. Kami mengimbau kepada kubu mereka untuk segera bergabung dan kami persilahkan. Tapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan," pungkasnya.
Sementara menurut Pakar Hukum Tata Negara sekaligus dosen Ilmu Administrasi Negara Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Syarif Kasim, RIAU, Dr. Mahmudzar, M.Hum, Kubu Romy masih bisa mengajukan PK tingkat Kasasi ke MA. “Jadi tanpa merubah keputusan MA, Pengajuan Kembali pada tingkat Kasasi masih dapat dimungkinkan dan serahkan saja pada pengadilan Kasasi, bisa saja Kubu PPP yang diketuai Gus Romy, bisa menang,” ujar Dr. Mahmudzar. (***) Aji Setiawan
Bank Mandiri KCP Purbalingga rek Aji Setiawan No: 1390010915175
HP Aji : 081229667400
ISBN : 0507-11878 U
Tidak ada komentar:
Posting Komentar